Jakarta, CNN Indonesia

Pakar hukum tata negara dari UIN Malang, Wiwik Budi Wasita mengatakan harus ada perubahan undang-undang untuk merealisasikan wacana presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kursi.

“Kalau porsinya mau ditambah dari ketentuan maksimal di UU yang lebih dari 34 menjadi 40, pandangan normatifnya adalah perlu dilakukan revisi atau perubahan UU tersebut,” kata Wiwik saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/5).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah kementerian diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal itu menjelaskan jumlah keseluruhan Kementerian paling banyak 34.

Menurut Wiwik, di tahap awal, Prabowo bisa saja tetap akan mengacu pada UU itu. Namun, dalam perjalanannya akan dilakukan revisi pada UU itu untuk menambah jumlah kementerian.

Ia mengatakan revisi UU bukan hal yang sulit, apalagi jika Prabowo berhasil merangkul sejumlah partai di parlemen.

“Seiring berjalan waktu, lakukan revisi dengan menambah 6 lagi kementerian baru. Itu pandangan normatif…kalau Pak Prabowo berhasil merangkul mayoritas parpol di DPR, maka Pak Prabowo akan lebih mudah lakukan revisi,” ujarnya.

Sementara secara politis, kata Wiwiek, Prabowo bisa saja langsung membentuk enam kementerian baru lagi setelah dilantik.

Ia berkata UU Kementerian Negara memang mengatur jumlah maksimal, namun tidak ada sanksi di dalam UU tersebut.

“Bisa saja dilakukan, akan menabrak UU akan tetapi di UU itu sendiri tidak mengatur adanya sanksi apabila presiden melebihi dari ketentuan maksimal,” ujarnya.

Namun, Wiwiek mengingatkan penambahan jumlah kementerian tanpa merevisi aturan terkait akan memunculkan masalah baru yakni soal penganggaran.

“Itu kan nanti terkait dengan legalitas terbentuknya kementerian tersebut. Apa dasar hukumnya kementerian baru yang 6 itu, untuk kemudian dibuatkan pos anggaranya, sementara UU Kementerian masih membatasi 34,” katanya.

Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona berpendapat serupa.

“Kalau Prabowo Subianto memang ingin melakukan penambahan pos Kementerian, maka perlu dilakukan perubahan UU Kementerian yang ada sekarang,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai rencana itu menunjukkan Prabowo tidak akan membentuk kabinet ahli, melainkan kabinet gemuk untuk mengakomodasi banyaknya parpol pendukung maupun parpol baru yang masuk sebagai pendukung pemerintah.

“Rencana perombakan terkait Kementerian semestinya didasarkan pada suatu evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan kementerian selama ini,” kata Yance

(yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *