Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan pihaknya tetap menghormati sikap Ganjar Pranowo yang mau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming.
Habib menilai sikap Ganjar sebagai hak pribadi dan kebebasan politiknya. Menurutnya, pihaknya tak berhak menghalang-halangi dan ikut campur.
“Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik ya, menjamin perbedaan politik antarpara pihak. Kalau memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar kami tidak akan mungkin bisa menghalangi,” kata Habib saat dihubungi, Selasa (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sekali lagi kami menghormati sikap Pak Ganjar tersebut,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu memastikan pihaknya juga tetap memiliki hubungan yang baik dengan Ganjar. Menurut dia, menjadi oposisi bukan pilihan yang salah.
“Soal komunikasi kami dengan Pak Ganjar setahu saya komunikasi tetap terjalin dengan baik antarpetinggi-petinggi Partai Gerindra dengan Pak Ganjar. Enggak ada masalah ya,” katanya.
Menurut Habib, menjadi oposisi maupun bergabung dengan koalisi pemerintah merupakan sikap yang sama-sama baik. Dia pun meyakini keputusan Ganjar berada di luar pemerintahan juga dilandasai niat baik.
“Karena baik bergabung dengan pemerintahan maupun menjadi oposisi atau di luar pemerintahan adalah sikap yang sama-sama mulia,” ucap Habib.
Eks calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengumumkan bahwa dirinya tak akan bergabung pada pemerintahan di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan turut dihadiri bekas cawapresnya Mahfud MD di Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
“Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,” ucap Ganjar dalam pidatonya.
Namun begitu, mantan gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP itu mengaku akan tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar.
(thr/fra)