Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mencecar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos soal proses rekapitulasi suara Pileg 2024 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, mengatakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Tangsel dilaksanakan pada 4 sampai 6 Maret 2024 dengan dihadiri semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tangsel.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ali, saksi dari Partai Hanura atas nama Gilang tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU.

Ali pun menjelaskan pelaksanaan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten, dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi force majeure atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara.

Berdasarkan aturan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota paling lama dilakukan 20 hari sejak pemungutan suara.

“Kalau 20 hari sejak 14 Februari, hitungannya gimana?” tanya Suhartoyo.

“Tanggal 5 Maret Yang Mulia. Akan tetapi pada waktu itu, ketika rekapitulasi berlangsung ada kotak suara yang belum datang, yang baru diterima tanggal 6 Maret,” jawab Ali.

Suhartoyo bertanya kepada Betty apakah hal itu terjadi di daerah lain.

Betty mengatakan rekapitulasi suara tidak terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan juga terjadi di kota-kota besar. Menurutnya, peristiwa juga terjadi pada Pemilu 2019.

“Kemudian ada yang lebih di tanggal 5?” tanya Suhartoyo.

“Betul, khususnya di kota-kota besar, jumlah TPS yang dikendalikan oleh kecamatan itu cukup besar,” jawab Betty.

“Artinya banyak kejadian yang melebihi tanggal 5 penetapannya?” kata Suhartoyo.

“Betul,” jawab Betty.

Betty menjelaskan rekapitulasi suara yang dilakukan melewati 5 Maret 2024 berdasarkan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2024.

“Di dalamnya terdapat jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi secara teknis bahwa kabupaten/kota dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024,” jelasnya.

Ia mengatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari kemudian mengeluarkan surat bernomor 454 lantaran ada kondisi di luar rencana awal terkait tahapan. KPU mengatakan bahwa mereka berhak mengatur ulang jadwal yang telah ditetapkan.

“Artinya ada pengecualian ketika jadwal itu tidak bisa terpenuhi kemudian ada huruf a dan b?” tanya Suhartoyo.

“Betul kami boleh mengatur ulang,” kata Betty.

(lna/tsa)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *